faktaintegritas.id – Anggota DPRD Kota Magelang berinisial SN (42), ditetapkan sebagai tersangka dugaan korupsi di PD BPR Bank Bapas 69 dengan modus kredit fiktif senilai Rp11,6 miliar. SN sudah mengundurkan diri dari anggota DPRD Kota Magelang terhitung sejak 18 April 2021.
“Dia (SN) sudah mengundurkan diri sebagai anggota DPRD Kota Magelang,” kata Ketua DPRD Kota Magelang, Budi Prayitno, kepada wartawan, Kamis (5/8/2021).
Budi Prayitno yang biasa disapa Udi ini mengatakan alasan pengunduran diri yang disampaikan politisi dari Perindo itu yakni karena ada masalah pribadi. SN mundur terhitung per 18 April 2021.
“Hak-hak melekatnya sudah hilang. Sudah hilang, kita sampaikan ke gubernur. Dari Perindo,” tuturnya.
“Satu-satunya partai baru yang dapat (Perindo),” lanjut Udi.
Diwawancara terpisah, Sekretaris DPRD Kota Magelang, Indah Dwi Antari, menambahkan bahwa DPRD Kota Magelang mengusulkan kepada Gubernur Jateng melalui Wali Kota Magelang untuk mendapatkan SK pemberhentian antar waktu anggota DPRD Kota Magelang.
“Pada tanggal 20 Mei 2021, SK pemberhentian antar waktu anggota DPRD atas nama SN sudah ada,” kata Indah.
Diberitakan sebelumnya, SN menjadi tersangka atas aksinya mengajukan pinjaman atau kredit fiktif diduga menimbulkan kerugian negara senilai Rp 11,6 miliar.
“Kami tetapkan tersangka saudara SN (42), mantan cluster manager PT Indonusa Telemedia Magelang dan juga anggota DPRD Kota Magelang,” kata Kasat Reskrim Polres Magelang AKP M Alfan, saat pers rilis di Polres Magelang, Rabu (4/8).
Menurut Alfan, dalam kurun waktu sekitar bulan Mei 2018-Juli 2020, SN diduga melakukan kerja sama dengan PD BPR Bank Bapas 69 Magelang untuk fasilitas kredit karyawan PT Indonusa Telemedia. Namun, karyawan yang melakukan pinjaman tersebut diduga fiktif.
“Di mana karyawan yang melakukan pinjaman tersebut diduga adalah fiktif. Berdasarkan hasil audit menimbulkan kerugian negara sebesar Rp 11.687.956.665,” jelas Alfan.
Untuk sementara, polisi menjerat tersangka dengan Pasal 2 ayat 1 atau Pasal 3 UU nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan korupsi, yakni dugaan tindak pidana secara hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi yang dapat merugikan keuangan negara.
Sumber : detik.com
More Stories
Miris 50% lebih umat Islam Indonesia tidak bisa baca Al-Qurán, LPQQ DPD Kota Bekasi siaap dukung program gerakan nasional berantas buta aksara Al-Qurán
GERAK CEPAT DIRLANTAS POLDA RIAU & JASA RAHARJA KUNJUNGI KORBAN LAKA LANTAS
Pj Sekda Kalbar: Jasa Raharja Berperan Penting dalam Perlindungan Masyarakat