BLT Sebesar 6,68 Milyar Tidak Tepat Sasaran, Bambang Purwanto Desak DLH Libatkan Disdukcapil Verifikasi Data Penerima Bansos Bantargebang

FRAKSIPKSKOTABEKASI.ID – Terkait dengan pengelolaan bansos bagi keluarga, dalam rangka kompensasi sampah Bantargebang, ada temuan yang merugikan pemkot sebesar 6,68 milyar.

Bambang Purwanto selaku Anggota Badan Anggaran (Banggar), DPRD Kota Bekasi, Fraksi PKS menindaklanjuti hasil Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (LHP BPK) mengatakan bahwa, penyaluran tersebut tidak tepat sasaran. Hal itu disebabkan karena delapan hal, mulai dari; penerima telah meninggal, penerima telah pindah, NIK tidak ditemukan, tidak ada data di konslidasi bersih, nama berbeda dengan data Dukcapil, bukan penduduk setempat, NIK ganda, KK penerima lebih dari satu dan hal tersebut mencapai total 1.913 data.

“Kita minta nanti kepada Dinas Lingkungan Hidup Kota Bekasi yang dia sebagai pengguna anggaran, agar melakukan perbaikan pendataan dan verifikasi nama-nama yang akan mendapatkan kompensasi BLT (Bantuan Langsung Tunai),” ujarnya menyampaikan pada (23/06/2021).

“Data-data penerima harus clear dengan melibatkan Dinas Dukcapil, kalau kemarin Dukcapil tidak dilibatkan, dan hanya dari RT, RW, Lurah, Camat, langsung dibayar, diterima oleh DLH kemudian dibayar oleh BPKAD,” tegasnya.

Bambang Purwanto mengatakan, “Dinas Lingkungan Hidup harus membuat pendataan dan verifikasi dengan melibatkan Disdukcapil, supaya data tersebut detail dan tepat sasaran.”.

“Kedua kepada Camat kita minta nama yang 1.913 orang itu tolong ditampilkan kita akan cek pada hari Jumat (25/06/2021) besok, ke lokasi untuk disandingkan, dan nama-nama itu harus sudah ada,” ungkap Anggota Komisi I tersebut.

“Kenapa kita minta nama ini? Supaya pada waktu mendatang ditahun 2021 ini, tidak terulang lagi, kita minta kepada camat untuk mengeluarkan data penerima yang tidak tepat sasaran yang 1.913,” imbuhnya.

“Nah ini problemnya juga camat yang kejadian tahun 2020 ini sudah dimutasi, bisa kemungkinan kita akan panggil untuk datang kekecamatan dulu dia bertugas untuk meminta verifikasinya,” pungkasnya. (RDK)