Sardi Efendi, Fraksi PKS Kota Bekasi siap jalankan 7 Instruksi Presiden PKS tentang aksi menolak kenaikan harga BBM Bersubsidi

FAKTAINTEGRITAS.ID : Pasca diumumkan kenaikan harga BBM bersubsidi oleh Presiden RI Joko Widodo (3/9). PKS memandang keputusan tersebut sungguh tidak berempati dengan kondisi masyarakat yang masih dalam kesulitan ekonomi akibat terdampak pandemi. Kenaikan BBM yang dilakukan secara mendadak oleh pemerintah, memicu reaksi masyarakat hingga menimbulkan aksi unjuk rasa dari berbagai elemen masyarakat yang semakin besar dan meluas di depan gedung DPR/MPR hari ini (6/9)

Menanggapi kondisi tersebut  tersebut, Anggota DPRD Kota Bekasi yang juga ketua Fraksi PKS Sardi Efendi secara tegas dan lantang bersuara agar keputusan pemerintah tersebut segera ditarik kembali, karena kenaikan harga BBM akan menjadi katrol pengerak kenaikan harga kebutuhan pokok lainnya, hal ini sangat berdampak kepada masyarakat kecil, khususnya di Kota Bekasi.

” Memang keputusan pemerintah ini sungguh sangat tidak berempati, di tengah kondisi masyarakat yang kini masih kesulitan ekonomi akibat dampak dari pandemi. Saya dan Fraksi PKS Kota Bekasi menolak dengan tegas kebijakan tersebut, yang bakal menambah jumlah masyarakat tidak mampu,” tegas politisi PKS Kota Bekasi saat dihubungi via Whatsapp.

lebih lanjut beliau mengatakan “Beberapa waktu yang lalu, rakyat terpukul kenaikan harga minyak goreng. Belum selesai harga
minyak goreng melonjak, harga telur meroket. Rumah tangga di seluruh Indonesia akan semakin terpukul dengan kenaikan BBM bersubsidi. Akan terjadi efek domino kenaikan harga di sektor lainnya” ujar Sardi

ditanya tentang langkah apa yang akan dilakukan PKS, beliau menjawab “kami akan menjalankan Instruksi Presiden PKS
Nomoe 05/D/INP/DPP-PKS/2022 TENTANG PENYEBARLUASAN SIKAP PARTAI KEADILAN SEJAHTERA
TOLAK KENAIKAN HARGA BBM BERSUBSIDI sebagai berikut :

KESATU : Menyebarluaskan sikap resmi PKS menolak kenaikan harga BBM bersubsidi di media sosial dan media massa nasional serta lokal.
KEDUA : Menyampaikan sikap resmi Fraksi PKS DPR RI, DPRD Provinsi dan DPRD Kota/Kabupaten di Kantor masing-masing dengan mengundang media.
KETIGA : Menyampaikan sikap resmi DPW dan DPD seluruh Indonesia di kantor masing-masing dengan mengundang media.
KEEMPAT : Memasang Baliho atau Billboard sikap PKS menolak kenaikan harga BBM bersubsidi yang dipasang di kantor kantor PKS di tingkat DPP, DPW dan DPD seluruh Indonesia.
KELIMA : Memasang spanduk sikap PKS menolak kenaikan harga BBM bersubsidi yang dipasang di tempat-tempat strategis di setiap kecamatan.
KEENAM : Melaksanakan Flashmob PKS Tolak Kenaikan Harga BBM Bersubsidi serentak di setiap DPD seluruh Indonesia pada 10 September 2022.
KETUJUH : Melaksanakan Inpres ini paling lambat lima hari setelah diterbitkan”.

Aksi Walk Out juga dilakukan Fraksi PKS di DPR dalam sidang paripurna yang konsisten menolak kenaikan harga BBM Bersubsidi, WALK OUT yang dilakukan sambil membentangkan poster penolakan kenaikan BBM lalu perwakilan Fraksi bergabung dengan massa Aksi untuk berorasi di luar gedung DPR/MPR tersebut.(5Nov)