Reses 1 tahun 2022, Ketua DPRD Kota Bekasi bahas permasalahan DTKS Di Kecamatan Pondok Melati

faktaintegritas.id – Ketua DPRD Kota Bekasi, Ir. H. Chairoman J. Putro., B. Eng., M.Si., mengadakan kegiatan RESES & Focus Group Discussion (FGD) untuk Data Terpadu Kesejahteran Sosial (DTKS) Di Kecamatan Pondok Melati, pada Jum’at (11/02).

Kegiatan yang dimulai pada pukul 14.00 sampai dengan 16.00 WIB bertempat di Sport Center Puri Gading, Kota Bekasi.

Dalam Reses kali ini, dihadiri juga oleh Anggota DPR RI Fraksi PKS Komisi VIII, Hj. Nur Azizah Tamhid dan Kepala Dinas Sosial Kota Bekasi, Dr. H. Ahmad Yani.

Ketua DPRD Kota Bekasi, Ir. H. Chairoman J. Putro., B. Eng., M.Si., yang akrab disapa “Bang Choi” mengatakan belum mengetahui penyebab tidak meratanya dana bantuan yang harusnya sudah diberikan untuk bulan Januari tersebut. Ia pun mengatakan masih dijumpai sekitar 13 ribu saldo yang masih kosong.

“Kita belum mengetahui apa yang menjadi penyebab tidak meratanya dana bantuan yang harusnya sudah diberikan untuk bulan Januari ini, sehingga masih dijumpai 13 ribu saldo kosong. Sementara ini hampir 50% ternyata, 50% yang sudah terisi dan 50% yang masih kosong. Sampai sekarang memang konfirmasi dari Ibu Nur Azizah Tahmid bahwa Kemensos masih mendata ulang dan monitoring terkait dengan berbagai masalah yang muncul terkait dengan penyebab dana bantuan bulan Januari ini. Sehingga masih belum bisa memberikan komentar, apa sebabnya, apa penyebabnya, lantaran memang terbatasnya dana atau kendala transfer yang kemudian tertolak dan sebagainya,” katanya.

“Mudah-mudahan kita tunggu aja, tapi data ini sudah dilaporkan oleh Bu Nur Azizah, data Kota Bekasi yang juga ternyata banyak dijumpai di Depok. Biar nanti kita tunggu saja penyelesaiannya, karena memang bukan di kita tapi lebih banyak masalah itu di Pusat,” lanjutnya.

Anggota DPR RI Fraksi PKS Komisi VIII, Hj. Nur Azizah Tamhid yang hadir dalam kegiatan Reses ini mengatakan “Yang dibahas dalam reses kali ini terkait Data Terpadu Kesejahteran Sosial (DTKS) yang selalu menjadi permasalahan di masyarakat. Sehingga kaitannya dengan saya di Komisi VIII sebagai anggota dewan. Saya memang punya tugas untuk memberikan advokasi. Oleh karena itu, Insya Allah saya akan juga mengadvokasi di kecamatan ini terkait DTKS kalau sudah ada pemutakhiran data. Saya bisa ikut mengawasi turunnya bantuan-bantuan, dan lainnya dari Kemensos, dari data-data yang dikirim ke Pusat Data Kesejahteraan Sosial Kementerian Sosial Republik Indonesia (Pusdatin Kemensos) juga saya harapkan ditembuskan ke saya. Sehingga saya bisa ikut mantau,” ucapnya.

Salah satu warga Kecamatan Pondok Melai mengatakan “Jadi yang kami usulkan adalah terkait data-data DTKS itu adalah pemutakhiran yang lebih akurat. Karena yang selama ini terjadi adalah data-data yang turun masih merupakan data-data lama, dimana faktanya dilapangan itu banyak orang yang sudah berubah (yang kemarin miskin sekarang sudah baik) dan data-data itu perlu di mutakhirkan sehingga pemberian bantuan sosial lebih sesuai dengan sasarannya. Tidak ada lagi kecemburuan. ucap Bapak Budi dari Yayasan Puri Gading.

Kepala Dinas Sosial Kota Bekasi, Dr. H. Ahmad Yani mengatakan bahwa ia mengharapkan agar masyarakat mendapatkan kesejahteraan. Walau sekarang ada yang perlu diperbaiki, tetapi perhatian tersebut cukup untuk dapat menghasilkan yang terbaik.

“Saya mengharapkan memperhatikan kebawah untuk mendapatkan kesejahteraan, khususnya untuk masyarakat. Walaupun sekarang ada sedikit yang perlu diperbaiki, tapi perhatian ini cukup ingin menghasilkan yang terbaiknya, yaitu untuk bagaimana masyarakat dapat mendapatkan kesejahteraan sesuai dengan visi & misi Kota Bekasi,” katanya.

Ia mengatakan bahwa pihaknya selalu berusaha semaksimal mungkin “Kalo di kami berusaha untuk seperti begitu. Tapi misalkan ketika disampaikan kesana balik lagi seperti itu, ini yang sekarang benar-benar harus diperhatikan. Karena sekarang ini seharusnya memang pada saat disampaikan kesana itu, kita perhatikan angka berapa yang disetorkan. Pada saat kembali dari sana ada yang dikurangi atau ada yang lebihi,” jelasnya.

“Yang kedua bagaimana updating data ini memang bener-bener valid empiris. Tapi kami selalu berusaha kearah sana. Memang ketelambatan itu bisa terjadi. Karena kita tidak mudah untuk memverifikasi. Kita harus sanding dulu dengan Dukcapil, harus bertanya dulu ke yang terkait. Sehingga untuk mendapatkan kesempurnaan itu tidak banyak bertentangan, tidak banyak berbenturan,” sambungnya.