Pemerintah Siapkan 1,2 Miliar Liter Minyak Goreng, Akan Disebar Mulai Akhir Pekan Ini

faktaintegritas.id – Pemerintah menggelar operasi pasar minyak goreng. Rencananya akan disiapkan 1,2 miliar liter minyak goreng dan harganya dipatok Rp 14.000 per liter. Kementerian Perdagangan mengungkap minyak goreng kemasan subsidi itu akan disebar mulai akhir pekan ini.

“Minyak goreng kemasan subsidi ini akhir minggu ini akan saya gelontorkan. Saat ini mekanismenya belum selesai. Kaitannya dengan subsidi ini, karena minyak pemerintah harus ada pendaftaran dan sebagainya yang harus mendistribusikannya,” kata Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Oke Nurwan, kepada detikcom, Senin (10/1/2022).

Ia mengatakan sebaran minyak goreng subsidi ini akan ke pasar tradisional, pasar modern, supermarket hingga toko online. Oke juga menegaskan tidak ada pembatasan pembelian untuk masyarakat.

“Pokoknya semuanya, ini kan penyaluran 200 juta liter distribusinya dari berbagai aspek. Jadi, siapapun boleh mau e-commerce, pasar tradisional, pasar modern juga bisa. Ibu-ibu semua level berhak mengkonsumsi minyak goreng kemasan,” jelasnya.

Pendistribusian ini, nantinya pengecer atau pedagang akan dapat dari produsen minyak goreng. Tentu harus mematuhi harga eceran tertinggi sebesar Rp 14.000/liter.

“Jadi nanti beli di produsen harga selisihnya bisa diklaim ke pemerintah sesuai dengan harga keekonomian pemerintah,” tambahnya.

Sebagai informasi, pekan lalu pemerintah melalui Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dan Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi mengumumkan akan menggelar operasi pasar minyak goreng dengan harga Rp 14.000/liter. Hal ini dilakukan untuk intervensi harga minyak goreng yang tengah tinggi.

Airlangga mengatakan minyak goreng murah akan disiapkan dalam enam bulan ke depan dengan pasokan sebanyak 1,2 miliar liter. Anggaran yang disiapkan untuk program ini sebesar Rp 3,6 triliun.

Dalam hal ini akan melibatkan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) yang akan melakukan pembayaran dan dapat menunjuk surveyor serta menyetujui perubahan postur anggaran.

“Komite pengarah memutuskan BPDPKS menyediakan dan melakukan pembayaran sebesar Rp 3,6 triliun,” tuturnya.

Sumber : detik