Syaifudin Ingatkan agar walikota prioritaskan program pro rakyat dalam APBD 2022

faktaintegritas.id – Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Bekasi Fraksi PKS, Syaifudin menyampaikan perihal lanjutkan rapat anggaran KUA PPAS untuk tahun anggaran 2021-2022.

“Pada kesempatan ini saya melihat bahwa, penyusunan APBD 2021-2022 ini memasuki tahun ke-4 dari masa jabatan Wali Kota Bekasi dari 2018 menuju RPJMD 2018-2023,” ujar Syaifudin pada (15/10).

Ia mengatakan, terkait masih banyaknya evaluasi yang menjadi prioritas untuk masyarakat dan harus diselesaikan dalam menyusun postur APBD 2022 yang merupakan janji Wali dan Wakil Wali Kota Bekasi saat kampanye, pihaknya menyampaikan bahwa hal ini perlu dilakukan reminder untuk segera ditunaikan, khususnya memasuki tahun keempat dan kelima.

“Ada beberapa hal yang menjadi sorotan saya selaku Anggota DPRD dan Anggota Banggar, antara lain adalah hal penting yang menjadi PR dari Pemerintah Kota Bekasi antara lain yang perlu segera di masukan dalam prioritas PPAS APBD 2022 yaitu antara lain misalnya terkait insentif operasional RT RW,” ujar Aleg dari PKS tersebut.

“Kemudian pembangunan folder-folder air dalam rangka menanggulangi banjir, kemudian pelanjutan pembangunan kantor RT, RW dan lapangan untuk menunjang aktivitas masyarakat,” tambahnya.

“Dan juga prioritas utama dalam APBD 2022 pagu anggaran untuk pendidikan, kesehatan, pembangunan dan UMKM,” imbuh Syaifudin.

Ia menyatakan bahwa hal ini perlu diangkat dan dingatkan supaya kinerja Pemkot Bekasi pada tahun keempat dan kelima ini bisa menutupi capaian kinerja di tahun sebelumnya, yang tergambar dalam RPJMD dalam 2018-2023.

“Yang pertama, berkaitan dengan insentif RT, RW yang sangat mengharapkan bisa dianggarkan lebih sehingga bisa menunjang dari pengurus RT, RW yang ditahun ini ada regenerasi, harapannya bisa tercapai nilai pagu anggaran kegiatan RT, RW ini seperti tahun awal-awal pemerintahan Pak Wali dan Wakil Wali Kota,” ungkap Sekretaris Komisi II tersebut.

Syaifudin menilai, meskipun cukup berat namun diharapkan capainnya bisa mendekati, hal itu karena RT, RW merupakan ujung tombak dalam pembangunan dimasyarakat.

“Kemudian folder air, yang telah disurvei lokasinya oleh Wali Kota sendiri, sebagai janji kampanye untuk menanggulangi banjir pantut untuk direalisasikan termasuk didalamnya berkaitan dengan pelaksanaan perda sistem drainase No. 6 tahun 2020, juga pelaksanaan dan optimalisasi pembangunan kantor-kantor RW yang belum selesai dibangun dan masih mangkrak, termasuk juga lapangan dan berbagai fasilitas yang dibutuhkan oleh masyarakat,” tambahnya.

“Ekonomi kreatif juga merupakan sorotan utama sehingga sesuai dengan target atau tujuan RPJMD tahun 2022 yakni membangun ekonomi kreatif yang memiliki daya saing yang tinggi. Maka seyogyanya Pemerintah Kota Bekasi memberikan perhatian dengan memberikan pagu anggaran yang lebih dalam rangka meningkatkan ekonomi kreatif dan kemajuan UMKM di Kota Bekasi,” tutupnya.