Salut tanpa drama..! PKS langsung Copot Wakil Ketua DPRD Banten, imbas bikin memo titip siswa, Budi Prasodjo mengaku salah dan menerima keputusan partai. Selasa, (02/07/25)
Pencopotan dilakukan setelah terungkapnya memo Budi yang menitipkan calon siswa pada sistem penerimaan peserta didik baru (PPDB) di salah satu SMA Negeri di Cilegon, Banten.
DPW PKS Banten langsung meminta maaf atas pelanggaran kadernya, apalagi menggunakan stempel lembagai. Ketua DPW PKS Banten, Gembong Sumedi, menyatakan bahwa partainya mengambil langkah tegas dengan menjatuhkan sanksi kepada kader yang melakukan pelanggaran.
“PKS sudah memiliki mekanisme yang mengatur sanksi atas pelanggaran yang dilakukan kadernya, apalagi sudah menduduki jabatan publik, maka atas perbuatan ybs, sanksinya dicopot dari jabatan wakil ketua DPRD Banten menjadi anggota biasa, adapun jabatan Wakil Ketua DPRD Banten nantinya akan digantikan oleh Imron Rosadi yang saat ini menjabat Wakil Ketua Komisi V DPRD Banten dari Fraksi PKS” ungkap Gembong.
Budi Prajogo yang mendapat sanksi tegas, dicopot jabatannya kini menjadi anggota biasa, ia ikhlas menerima keputusan PKS yang mencopotnya dari jabatan setelah dirinya tersandung kasus memo titipan calon siswa ke sebuah SMA negeri di Kota Cilegon.
“Niatnya membantu masyarakat yang ingin sekolah di sekolah pemerintahan kita ya,” ujar Budi saat ditemui di kantor DPW PKS Banten, Kota Serang, Selasa (1/7/2025), melansir dari Kompas.com.
“Prinsipnya saya selaku kader partai, patuh dan taat pada arahan dan perintah dari pimpinan fraksi, pimpinan DPW, apa pun yang diperintahkan saya siap taat,” kata Budi.
melihat fenomena ini, seorang ibu tokoh masyarakat Bekasi Timur, Umi Jule menyampaikan salut dan kagum dengan sikap PKS, menyelesaikan permasalahan tanpa ada drama-drama yang bekepanjangan hingga menjadi polemik.
“Saya salut dengan tindakan PKS yang merespon cepat atas adanya pelanggaran dari kadernya, langsung mencopot jabatannya, dan kader yang bersangkutan (Budi Prajogo..Red) langsung berbesar hati menerima sanksi ini dengan ikhlas, bahkan terus meminta maaf atas kesalahannya” ungkap Umi Jule.
Lebih lanjut, beliau berharap, sikap tegas dan kesatria dari kader dan partai PKS patut dijadikan contoh untuk yang lain.
“Seandainya semua partai yang ada, mampu mengelola mekanisme atau aturan yang mengikat terkait pelanggaran kadernya seperti yang dilakukan PKS, saya yakin demokrasi Indonesia akan semakin baik, dan tentunya berdampak pada tujuan berdemokrasi yaitu fokus pada keamanan, kenyamanan dan kesejahteraan rakyat” Pungkas Umi Jule (Linov)
More Stories
Pengantian Pengurus Ranting PKS Harapan Baru Kota Bekasi berjalan mulus, gerak cepat gelar sertijab
Fraksi Amanat-Perubahan Tekankan Pentingnya Ketersediaan Informasi bagi Publik
PD PERSIS Kota Bekasi gelar Konferensi PERS terkait PILKADA, ajak masyarakat lakukan ini