Reses Anggota DPRD DKI Jakarta Fraksi Demokrat Hj. Neneng Hasanah di Kepulauan Seribu

faktaintegritas.id – Anggota DPRD DKI Jakarta Fraksi Partai Demokrat, Hj. Neneng Hasanah Se.,S.IP,MM menggelar Reses bersama warga Pulau Pari, Kepulauan Seribu, pada Kamis (02/06).

Anggota DPRD DKI Jakarta Fraksi Parta Demokrat sekaligus Ketua DPC Partai Demokrat Kepulauan Seribu, Hj. Neneng Hasanah mengatakan “Alhamdulillah hari ini, saya sebagai Anggota DPRD DKI Jakarta Fraksi Partai Demokrat melaksanakan tugas dan kewajiban saya sebagai anggota dewan mengadakan Reses Masa Sidang Ke-2 APBD 2022, dimana kami anggota DPRD turun ke Dapilnya masing-masing untuk menyerap aspirasi masyarakat yang ada di wilayahnya masing-masing,” katanya

“Mudah-mudahan ini bisa jadi masukkan untuk saya untuk menyampaikan kepada pimpinan kami, karna hari ini kami DPRD DKI Jakarta masih merancang RKPD APBD 2023. Jadi apa yang dimasukkan ke saya hari ini akan menjadi suatu kegiatan yang akan dilakukan oleh Pemda DKI tahun 2023,” sambungnya.

Dalam reses kali ini, Hj. Neneng pun mendapat beberapa usulan, salah satunya datang dari Bapak Sulaeman yang menyampaikan “Kalau kita melihat ke pelabuhan, kapan kira-kira pelabuhan Pulau Pari akan dibangun, lalu perlu juga ada pembangunan jalan,” kata Sulaeman.

Selanjutnya Sulaeman menyampaikan terkait pemakaman, Ia mengatakan “Itu tadi dari pembangunan, tadi kan sempet nyebutin pemakaman, di Kabupaten Kepulauan Seribu kita tidak punya atas izinnya, memang betul tapi kayaknya kalau di Pulau Pari ini punya pemakaman yang terbilangnya itu illegal. Kita ga punya surat, kita ga ada pengurus pemakaman darimanapun, yang ada pengurus pemakaman hasilnya swadaya, setiap bulan per-KK kita mengeluarkan Rp10 Ribu untuk bayar pengurus pemakaman dan kain kafan ketika kita menjemput ajal atau udah ajal,” ujar Sulaeman.

“Nah minta lah Bunda di Pulau Pari misalkan 1, kemarin saya sudah diskusi, jadi di Pulau Pari itu ga bisa karna tanahnya sengketa katanya, tapi bisa ga solusinya di Pulau Lancang kan pemakamannya udah legal, di Pulau Lancang misalkan 3, bikin 4 nama tapi yang 1 namanya kerja disini, gak papa pemakaman yang disana, tapi tugas dan fungsinya dia disini. Itu kan menjadi salah satu solusi kalau memang pemakaman disini tidak diakui oleh Pemerintah. Kita butuh tenaganya, tenaga pemakaman, kebersihannya dan segala macem. Walaupun tetap nanti kedepannya yang hasil swadaya tetap kita pekerjakan juga,” lanjutnya.

Selanjutnya, Ia menyampaikan “Saya tahun kemarin ikut meeting zoom pas corona lagi banyak-banyaknya, ada 2 session meeting zoom yang diadakan Pemkot DKI Jakarta, salah satunya itu terkait rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang belum diketuk-ketuk palu juga sama DPRD, saya belum follow-up udah setahun setengah soal RZWP3K, tapi yang terakhir saya ikut meeting zoom tahun 2021 kemarin bulan Februari terkait revisi Perda No. 1 tahun 2014 tentang Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah. Nah kita kan tau di Perda No. 1 tahun 2014 ini Pulau Pari itu di 3 zona. Saya berharapnya kita waktu itu ngusulin di RZWP3K kita ngusulin usulan kita, karna banyak wilayah laut kita yang dijadikan yang sekarang ini dari dulu sampai sekarang ini dimanfaatkan untuk nelayan kecil, itu didalam draftnya itu dibikin untuk wisata bahari laut, ada sekitar 8 ratus hektar. Nah itu mau dibangun seperti Maladewa katanya, tapi kan disitu ada ruang kehidupan untuk nelayan, ya memang kita wisata, tapi disektor wisata ga setiap hari kita wisata, ada di nelayannya. Makanya saya waktu itu bersama Forum Peduli Pulau Pari mengajukan usulan perubahan didalam draft RZWP3K itu,” jelasnya.

“Nah didalam revisi Perda No. 1 kita mengusulkan beberapa zona yang ada si Pulau Pari ini. Kita membuat 5 zona Pemukiman, Wisata, Perkebunan dan Lahan Cadangan. Saya sih butuh informasi sudah sejauh manakah RZWP3K prosesnya di DPRD sama Revisi Perda No. 1 Tahun 2014 itu,” tutupnya.