Pencanangan Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi di ATR/BPN Kota Bekasi

faktaintegritas.id – Jum’at (18/02), Kantor Pertanahan Kota Bekasi berikrar dan menyatakan siap melaksanakan Reformasi Birokrasi melalui Pencanangan Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK), Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) untuk menjadikan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional sebagai lembaga berikut.

1. Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme
2. Berkomitmen Meningkatkan Pelayanan Publik yang berkualitas
3. Memiliki Kinerja yang Akuntabel dan Transparan
4. Memiliki SDM yang Profesional dan Berintegritas

Acara yg dihadiri dan ikut menandatangani Ikrar Zona Integritas ATR/BPN tersebut, yaitu :

• Kepala Kantor Pertanahan Kota Bekasi, Andi Bakti, S.H., M.H
• Plt Walikota Bekasi, Dr. Tri Adhianto Tjahyono
• Ketua DPRD Kota Bekasi, Chairoman J Putro, B.Eng, M.Si
• Kepala Kejaksaan Negeri Kota Bekasi, Laksmi Indriyah R, SH, LLM
• Kapolres Metro Kota Bekasi, Kombes Pol Hengki, S.I.K, M.H
• Komandan Kodim 05/07 Kota Bekasi, Kolonel Arm Iwan Aprianto, S.I.P
• Ketua Pengadilan Negeri Kota Bekasi, Bongbongan Silaban, S.H., L.L.M
• Ketua Pengadilan Agama Kota Bekasi, Drs. M. Danil, M.A
• Ketua OMBUDSMAN RI, Mokhammad Najih, S.H., M.Hum., Ph.D

Kepala Kantor Pertanahan Kota Bekasi, Andi Bakti mengatakan dalam sambutannya “Ini sebagian dari keselingkuhan Institusi dalam mengukuhkan ini sebagai lembaga yang mempunyai komitmen untuk mencegah terjadinya korupsi disertai upaya untuk menghidupkan wilayah bebas korupsi serta reformasi birokrasi yang Akuntabel Kantor Pertanahan Kota Bekasi menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM),” ucap Andi.

Andi mengatakan bahwa perencanaan zona integritas ini berpedoman dalam Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birorasi Nomor 52 Tahun 2014 serta Nomor 10 Tahun 2019.

“Perencanaan Zona Integritas ini berpedoman dalam Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 serta Nomor 10 Tahun 2019,” kata Andi.

“Zona Integritas adalah predikat yang diberikan kepada Instansi Pemerintah melalui Pimpinan dan jajarannya, mempunyai komitmen untuk mewujudkan WBK dan WBBM melalui Reformasi Birokrasi, khususnya dalam pencegahan korupsi dan peningkatan pelayanan publik. Sasaran pelaksanaan zona integritas adalah terwujudnya Pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, serta terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan publik. Pencanangan pembangunan zona integritas ini merupakan titik awal dalam upaya saling menciptakan Pemerintahan yang bebas korupsi, kolusi dan nepotisme, serta meningkatkan kualitas pelayanan kepala masyarakat,” sambungnya.

Andi berharap melalui penandatanganan ini bisa menjadi penyemangat untuk melaksanakan kententuan dan aturan pemberantasan KKN yang ada.

“Melalui penandatanganan ini saya mengharapkan bahwa apa yang kita laksanakan pagi ini hendaknya menjadi penyemangat bagi satuan kerja dibawah untuk melaksanakan semua ketentuan dan aturan pemberantasan KKN reformasi birokrasi pelayanan publik yang tentunya didukung dengan pengawasan yang konsisten,” tutupnya.

Plt Walikota Bekasi, Tri Adhianto yang juga hadir dan memberikan sambutannya mengatakan, “Atas nama Pemerintah Kota Bekasi kami mengucapkan banyak terima kasih atas kerja sama yang selama ini telah berjalan dengan baik dengan Kepala Kantor BPN Kota Bekasi dan seluruh jajarannya. Dan atas pengabdian serta dedikasi yang luar biasa kepada Pemerintah Kota Bekasi. Mudah-mudahan apa yang dilakukan bapak-ibu semua dalam menjalankan tugas dapat berjalan dengan baik dan dapat mendukung dalam pencapaian target pembangunan di bidang Pertanahan khususnya di Kota Bekasi sebagaimana yang telah direncanakan oleh Bapak Presiden Republik Indonesia. Dan tentunya kami akan mendukung apa yang kemudian yang harus kami lakukan terkait dengan PTSL,” ucap Tri.

“Keberhasilan pembangunan zona integritas tentu akan ditentukan oleh kapasitas dan kualitas integritas dari masing-masing individu yang mempunyai relevansi dalam peningkatan kapasitas dan kualitas integritas diri dari organisasi, dimana individu tersebut berada dan melakukan kegiatan. Zona integritas adalah predikat yang diberikan kepada Instansi Pemerintah yang dimulai dari Pimpinan dan jajarannya yang mempunyai komitmen untuk mewujudkan layanan bebas korupsi BPK melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas layanan publik,” lanjutnya.

Hal tersebut dilakukan dalam rangka menata Indonesia yang lebih baik sesuai dengan prinsip-prinsip Keterbukaan informasi publik.(Linov)