Heri Koswara Gelar Konsolidasi dengan Tim Advokasi DPD PKS Kota Bekasi
faktaintegritas.id – Setelah melakukan rekrutmen pada bulan lalu, Bidang Polhukam DPD PKS menggelar silaturahim dan konsolidasi dengan tim advokasi DPD PKS Kota Bekasi yang merupakan perwakilan 12 Kecamatan di kota Bekasi.
Alimudin menyampaikan kabar gembira terbitnya PERPRES Pendanaan Penyelenggaraan Pesantren
FAKTAINTEGRITAS.ID : Ditengah-tengah berlangsungnya pembahasan Pansus 19 tentang Raperda Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren, Alimudin Ketua Pansus 19 Kota Bekasi menyambut baik hadirnya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 82 Tahun 2021 tentang Pendanaan Penyelenggaraan Pesantren yang ditandatangani Presiden Joko Widodo, tertanggal 2 September 2021 yang mengatur tentang dana abadi pesantren.
Benarkah, Ditengah Pandemi, DPRD Kota Bekasi mengangarkan pembelian mobil dinas pimpinan Dewan..??
Beredar berita bahwa ada dana APBD Kota Bekasi TA 2021 disiapkan untuk pembelian mobil dinas baru pimpinan dewan. Terkait hal ini, Ketua DPRD Kota Bekasi, Chaeroman J. Putro, mengatakan bahwa berita tersebut hendaknya diverifikasi.
Terkait LHP BPK RI 2020, Bambang Purwanto Minta Pemkot Serius Tingkatkan Kompetensi SDM
faktaintegritas.id – Bekasi (07/07/2021), Anggota Badan Anggaran DPRD Kota Bekasi, Bambang Purwanto memberikan catatan terkait dengan tindak lanjut dari Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (LHP BPK RI) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Bekasi tahun 2020.
Apresiasi Vaksinasi Massal, Chairoman Dorong Pemkot Bagi Titik Pelaksanaan Hindari Kerumunan
faktaintegritas.id – Pelaksanaan vaksinasi massal telah dilaksanakan dan akan terus dikejar guna terus mengupayakan untuk menekan penyebaran pandemi Covid-19 di Kota Bekasi.
Bambang Purwanto selaku Anggota Badan Anggaran (Banggar), DPRD Kota Bekasi, Fraksi PKS menindaklanjuti hasil Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (LHP BPK) mengatakan bahwa, penyaluran tersebut tidak tepat sasaran. Hal itu disebabkan karena delapan hal, mulai dari; penerima telah meninggal, penerima telah pindah, NIK tidak ditemukan, tidak ada data di konslidasi bersih, nama berbeda dengan data Dukcapil, bukan penduduk setempat, NIK ganda, KK penerima lebih dari satu dan hal tersebut mencapai total 1.913 data.
Beban Masyarakat Makin Bertambah, jika PPN di naikan 12%
Anggota Komisi XI DPR Fraksi PKS, yang juga menjabat ketua Bidang Ekonomi dan Keuangan DPP PKS Anis Byarwati ini heran dengan wacana pemerintah di tengah daya beli masyarakat yang tengah tertekan karena pandemi. Dia pun mempertanyakan keberpihakan pemerintah.
