Ketua Komisi II DPRD Kota Bekasi, Latu Har Hary, menegaskan pentingnya modernisasi angkutan kota (angkot) di wilayahnya. Menurutnya, sistem transportasi konvensional sudah saatnya ditinggalkan dan diganti dengan moda transportasi publik yang lebih terintegrasi, ramah lingkungan, dan berbasis aplikasi.
“Kita fokus di angkutan kota. Pemerintah Kota Bekasi harus memiliki satu moda transportasi modern yang terintegrasi dan ramah lingkungan,” ujar Latu saat ditemui di Gedung DPRD Kota Bekasi.
Latu menjelaskan, konsep modernisasi yang diusulkan DPRD mengadopsi sistem Buy The Service (BTS). Dalam skema ini, pemerintah daerah memberikan subsidi kepada operator angkutan sehingga para sopir tidak lagi bekerja dengan sistem kejar setoran. “Dengan skema BTS, rute dan jadwal angkutan bisa lebih teratur. Sopir pun akan digaji, jadi fokusnya pelayanan, bukan ngetem,” tambahnya.
Menurut Latu, Kota Bekasi bisa mencontoh program transportasi publik yang sudah berhasil di daerah lain, seperti JakLingko di DKI Jakarta dan Wara-Wiri di Surabaya. Kedua program tersebut terbukti meningkatkan minat masyarakat menggunakan angkutan umum.
“Kalau memang serius, Wali Kota Bekasi bisa menggunakan rujukan feasibility study dari JakLingko maupun Wara-Wiri. Tidak perlu malu meniru yang baik,” tegasnya.
Latu berharap, modernisasi angkot ini bisa segera diwujudkan setelah melalui pembahasan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD). Jika berjalan lancar, implementasi dapat dilakukan paling cepat pada tahun 2026.
Menurutnya, transformasi ini akan membawa dampak positif besar, mulai dari mengurangi kemacetan, meningkatkan kenyamanan, hingga mendorong masyarakat beralih dari kendaraan pribadi ke transportasi umum.
“Transportasi publik modern adalah kebutuhan mendesak bagi Kota Bekasi. Ini bukan hanya soal kenyamanan, tapi juga soal masa depan mobilitas warga,” tutup Latu.
Adv/Humas Setwan DPRD Kota Bekasi
