faktaintegritas.id – Sekretaris Fraksi PKS, DPRD Kota Bekasi, Syaifudin memberikan tanggapan terkait dengan terlambatnya pelaksanaan realisasi serapan anggaran APBD 2022 oleh Pemerintah Kota Bekasi.
Hal ini dinilainya sangat lamban, karena hingga saat ini belum ada tanda-tanda pelaksanaanya.
“Seperti kita ketahui APBD Kota Bekasi, tahun 2022 ini sudah disahkan oleh DPRD sejak November 2021 kemarin dan semangatnya Pemkot Bekasi untuk bisa melaksanakan serapan-serapan anggaran APBD 2022 itu sesuai dengan RPJMD yang telah disahkan 2018-2023. Namun demikian, sampai bulan kelima pada 2022 ini hampir setengah tahun pelaksanaan APBD 2022 ini belum ada tanda-tanda pelaksanaan atau serapan khususnya di bidang pembangunan,” ujar Saifudin.
Hal tersebut dapat dilihat, dengan belum adanya berbagai pengukuran atau survey terhadap lokasi yang akan dilaksanakan pembangunan.
Selain itu memang anggaran pembangunan ini terbesar ketiga setelah pendidikan dan kesehatan pada APBD 2022.
“Oleh karenanya ini sangat disayangkan jika anggaran pembangunan kota Bekasi dalam APBD 2022 itu tidak diserap secara maksimal, ini yang kita sayangkan,” tambahnya.
“Hal ini menunjukan, bagi saya pribadi menilai bahawa kinerja dari Plt Wali Kota Bekasi masih gagap dalam mengkoordinasikan jajarannya, khususnya dalam koordinasi dengan Bapelitbangda dalam rangka merealisasikan anggaran APBD 2022 dalam hal pembangunan,” ungkap Aleg Dapil Bekasi Utara tersebut.
Syaifudin juga menyampaikan, bahwa kunci pelaksanaan perencanaan yang telah disampaikan oleh Bapelitbangda kepada DPRD dan sudah disahkan harusnya segera dilaksanakan oleh dinas-dinas terkait.
“Dan kita lihat sampai saat ini, belum ada realiasinya. Bahkan normalnya pelaksanaan pembangunaan itu masing-maing OPD sudah mengkoordinasikan terkait RKA (Rencana Kegiatan Anggaran) 2022 sebelum dilakukan proses lelang dan proses pembangunan secara langsung itu sudah bisa dikoordinasikan dan dikomunikasikan pada DPRD,” imbuhnya
Oleh sebab itu pihaknya mendorong Plt Wali Kota Bekasi untuk segera membahasnya dengan Bapelitbangda, segera mengevaluasi dan berkoordinasi terkait dengan berbagai rencana kegiatan sesuai dengan anggaran 2022 atau RKA masing-masing dinas.
Hal ini agar komunikasi dengan DPRD dapat dilakukan, sehingga berbagai planning kapan pelaksanaan pembangunan dapat dilaksanakan. Hal ini agar jika kedepan kesibukan dari badan anggaran DPRD yang akan sibuk dengan RKPD 2023, KUA PPAS, pembahasan RAPBD 2023, bahkan sampai dengan perubahan APBD 2022 jangan sampai pelaksanaannya menunggu pembhasan RAPBD 2022 Perubahan, sehingga menurut Syaifudin hal ini akan terkesan terburu-buru dan tidak terserap dengan maksimal.
“Oleh karenanya PLT Wali Kota Bekasi diharapkan segera bergerak cepat untuk mengkoordinasikan jajaran di bawahnya, khususnya Bapelitbangda dan dinas terkait pebangunan jika tidak ingin mendapatkan penilaian dari DPRD dan masyarakat bahwa, Plt Wali Kota Bekasi masih gagap dalam mengkoordinasikan jajaran-jajaran dibawahnya,” tandasnya.
Pihaknya juga berharap agar APBD 2022 ini dapat terserap dengan maksimal dan terlaksana dengan baik sesuai dengan waktu perencanaannya dan kebutuhan masyarakat.
More Stories
Jasa Raharja respon cepat, menjamin santunan Korban kecelakaan mobil Jurnalist TV yang ditabrak Truk Ekspedisi
Puncak Milad Ke-7 Qudwah Indonesia gelar KolaborasIP Summit 2024: Wujud Kolaborasi untuk Indonesia dan Palestina
Tim digitalisasi direktorat bina KUA & Sarana Prasarana KUA Kemenag pusat kunjungi KUA Pulau Tidung dalam rangka Monev