Legislator PKS, Sardi Effendi minta mekanisme pencairan BOSDA SMP/SD Negeri langsung ke sekolah, tugas Inspektorat mengawalnya

faktaintegritas.id – Ketua Fraksi PKS DPRD Kota Bekasi, Sardi Effendi meminta Inspektorat Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi mengawal pencairan Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) agar langsung ke pihak sekolah baik SD maupun SMP.

Selain itu, Ia juga meminta Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Priorotas Plafon Anggaran Sementara (KUA PPAS) tahun 2023 memperjelas Anggaran BOSDA SMP Negeri yang dianggaran Rp 90 ribu per siswa menjadi Rp 100 ribu per siswa agar operasional sekolah dapat berjalan dengan baik, begitu juga untuk sekolah dasar negeri masa dari dulu cuma Rp 30 ribu per siswa.

“Mekanisme pencairan agar langsung ke sekolah SMP dan SD Negeri, jangan lagi terkonsentrasi di Dinas Pendidikan. Saya minta Inspektorat Kota Bekasi membuat mekanisme dan mengawal pencairan BOSDA ini ke sekolah-sekolah agar persoalan-persoalan dan permasalahan di sekolah dapat diatasi,” kata Sardi Effendi melalui keterangan resminya pada, Minggu (07/08).

Selain itu, Sardi Effendi juga meminta Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Bekasi agar membenahi persoalan BOSDA dan para Kepala Sekolah disiapkan untuk menerima langsung BOSDA.

“Masa kalah dengan Kabupaten/Kota lain ang BOSDA nya sudah langsung dicairkan ke sekolah-sekolah, karena ujung tombak peningkatan mutu pendidikan ada di sekolah tempat para guru mengajar dan mendidik, seperti mengatasi masalah kekurangan guru saaat ini agar langkah-langkah strategis dapat diambil oleh para Kepala Sekolah,” jelas Sardi.

Menurut Sardi, pasca Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) harus dijadikan momentum sangat tepat untuk membenahi BOSDA lebih baik lagi karena PPDB dengan berbagai persoalan yang dihadapi sekolah negeri dapat teratasi dengan BOSDA cair tepat waktu, tidak berbelit-belit begitu juga mekanismenya tidak ruwet.

“Sekali saya tegaskan, saya minta anggaran BOSDA SMP/SD Negeri dapat diserap dan direalisasikan untuk operasional sekolah karena sangat membantu Kepsek dalam tata kelola sekolah dengan segala kebutuhannya,” tutupnya.